Bawaslu diharapkan lebih menggencarkan "Sosialisasi Penyelesaian Sengketa"

Rahajeng #sahabatbawaslu sameton Badung. Kamis, 20 Mei 2021, Bawaslu Provinsi Bali menggelar Rapat Penyusunan Materi Simulasi dan Penguatan SDM dalam mekanisme Penyelesaian Sengketa dimana kegiatan ini menghadirkan Kordiv dan staf Kabupaten/Kota dari Divisi Hukum serta perwakilan dari beberapa Partai politik diantaranya Partai PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA, dan dibuka oleh I Ketut Ariyani S.E., MM., MH., selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bali yang didampingi oleh Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan tujuan dari rapat ini adalah untuk memberikan sosialisasi terkait mekanisme penyelesasian sengketa proses.

Ariyani juga memperkenalkan aplikasi Sistem Penyelesaian Sengketa Proses (SIPS) yang mana aplikasi ini bisa digunakan untuk melaporkan sengketa tanpa harus datang ke Kantor Bawaslu serta mengharapkan perwakilan partai politik bisa memberikan kritik dan saran terkait kinerja Bawaslu selama ini dalam mengawal demokrasi sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi Pemilu Tahun 2024 yang akan datang.

Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka dalam kegiatan tersebut juga menjelaskan pentingnya pemahaman regulasi terkait Penanangan dan penindakan Pelanggaran sejak dini untuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada nantinya.Dengan adanya potensi terjadinya pelanggaran tersebut Wirka mengharapkan persiapan yang matang untuk menindaklanjuti sebuah laporan tindak pelanggaran. “ Persiapan yang matang sangat diperlukan dalam menindaklanjuti sebuah laporan tindak pelanggaran terutama kesiapan mental dan pemahaman terhadap regulasi tindak pelanggaran itu, dengan kesiapan yang matang tentu hal tersebut akan mencerminkan profesionalitas kita dalam menjalankan tugas”, tegasnya.

Perwakilan Partai Politik dari PDIP berharap Bawaslu lebih sering memberikan pelatihan kepada partai politik terkait tatacara pelanggaran pemilu atau pemilihan dan mengekspos data serta temuan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu agar masyarakat umum mengetahui berapa jumpah pelanggaran dan berapa yang sudah ditangani oleh Bawaslu sehingga Bawaslu dipandang diperlukan untuk mengawal Demokrasi di Tanah Air.

Salam Awas!