Bawaslu Badung Hadiri Rakor PDPB Triwulan IV, Cermati Penurunan Jumlah Data Pemilih
|
Badung, Bawaslu Badung- Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan sejumlah instansi terkait guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.
Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, S.T., M.H., mengapresiasi pelaksanaan PDPB yang telah dilakukan KPU Kabupaten Badung, termasuk melalui kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mengapresiasi dukungan Bawaslu dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari upaya mewujudkan data pemilih yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya terus didorong untuk mengoptimalkan pemutakhiran data pemilih melalui coktas. Berbagai upaya dilakukan semaksimal mungkin agar kualitas data pemilih semakin baik sebagai persiapan menghadapi Pemilu Tahun 2029. Dalam pelaksanaannya, KPU Badung juga memerlukan dukungan dan koordinasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, serta Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani, menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara PDPB Triwulan IV Tahun 2026, jumlah pemilih di Kabupaten Badung tercatat sebanyak 429.933 orang, terdiri atas 208.813 pemilih laki-laki dan 217.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut masih berpotensi mengalami perubahan hingga pertengahan Desember 2026 seiring dengan adanya dinamika data kependudukan, seperti pemilih baru, perpindahan domisili, pemilih luar negeri, serta penduduk yang mengalami perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, mencermati adanya penurunan jumlah pemilih sebanyak 916 orang dibandingkan dengan data Triwulan III. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan adanya proses pemutakhiran yang dilakukan KPU. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan pemutakhiran perlu senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. “Berdasarkan hasil pencermatan, terdapat penurunan jumlah pemilih sebanyak 916 orang dibandingkan Triwulan III. Kami mendorong agar pemutakhiran data terus dilakukan secara cermat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rachmat.
Dari sisi administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Badung turut menyampaikan berbagai upaya optimalisasi pelayanan, termasuk pelaksanaan program wajib KTP dan perekaman KTP elektronik secara langsung dari rumah ke rumah (door to door). Langkah tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan perekaman sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Badung.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan Disdukcapil Kabupaten Badung, Badan Kesbangpol Badung, Polres Badung, Polres Bandara, Polresta Denpasar, dan Kodim 1611 Badung.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Bawaslu Kabupaten Badung terus mendorong agar pelaksanaan PDPB berjalan sesuai ketentuan, dengan memastikan setiap perubahan data pemilih dicermati dan ditindaklanjuti secara tepat.
msi