Lompat ke isi utama

Berita

Kolaborasi Sekolah dan Pengawasn Pemilu, Langkah Menanamkan Nilai Demokrasi Sejak Dini

Penandatanganan MoU Sosialisasi PEDESTAL (Pemerintah Desa yang Netral) di SMK S Pariwisata Dalung, (9/9/2026)

Penandatanganan MoU Sosialisasi PEDESTAL (Pemerintah Desa yang Netral) di SMK S Pariwisata Dalung, (9/9/2026)

Badung, Bawaslu Badung - Upaya memperkuat pendidikan demokrasi dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengawasan pemilu terus didorong melalui kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia pendidikan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Badung dan SMKS Pariwisata Dalung, Rabu (9/9), yang berlangsung di SMKS Pariwisata Dalung.

PKS ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, bersama Kepala SMKS Pariwisata Dalung, I Putu Gede Panca Wasidipa, S.E.. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

I Wayan Semara Cipta mengatakan, sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kepedulian terhadap proses pemilu. Menurutnya, pendidikan pengawasan partisipatif tidak harus menunggu seseorang menjadi pemilih terlebih dahulu, tetapi dapat dimulai sejak berada di bangku sekolah.

“Demokrasi tidak cukup hanya diajarkan sebagai teori. Nilai-nilai demokrasi harus dibangun melalui pengalaman, kepedulian, dan keberanian untuk ikut mengawasi. Karena itu, kami ingin sekolah menjadi ruang tumbuhnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga kualitas demokrasi,” ujar Semara.

Sementara itu, Kepala SMKS Pariwisata Dalung, I Putu Gede Panca Wasidipa menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga pengawas pemilu menjadi kesempatan bagi sekolah untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada siswa mengenai pentingnya menjaga integritas, menghormati perbedaan pilihan, serta menggunakan hak politik secara bertanggung jawab.

“Kami melihat kerja sama ini sebagai bagian dari pendidikan karakter bagi siswa. Mereka adalah generasi yang nantinya akan menentukan arah bangsa. Dengan pemahaman yang baik tentang demokrasi, kami berharap siswa tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan mampu menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggung jawab,” katanya.

Penandatanganan PKS ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni administratif, tetapi dilanjutkan dengan berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan siswa dan warga sekolah. Sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas pendidikan demokrasi sekaligus menumbuhkan budaya pengawasan partisipatif dari lingkungan pendidikan.

Melalui kolaborasi antara sekolah dan lembaga pengawas pemilu, generasi muda diharapkan tidak sekadar menjadi objek dalam setiap tahapan demokrasi, melainkan tumbuh sebagai bagian penting dari masyarakat yang ikut menjaga proses pemilu tetap jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

AWN