Hadiri Seminar Transformasi Layanan Informasi Publik KPU Badung, Ketua Bawaslu Badung Dorong Penguatan Standar Pelayanan

Badung, Bawaslu Badung – Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Seminar Transformasi Layanan Informasi Publik Berlandaskan Budaya Layanan dan Budaya Kerja KERIS yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung di Kantor KPU Kabupaten Badung, Selasa (10/11/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, turut menghadiri seminar tersebut bersama sejumlah peserta dari lingkungan penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan; Asisten Muda I Ombudsman RI Provinsi Bali, Dani Marsa Aria Putri; serta Wakil Ketua Komisi Informasi Bali, I Putu Arnata.

Dalam pemaparannya, Dani Marsa Aria Putri menekankan pentingnya standar pelayanan publik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan, termasuk lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Ia mendorong agar setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan. “Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan organisasi sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan tidak cukup hanya ditetapkan, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Badung telah menetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 9/OT.05/K.BA/08/2026 tentang Standar Pelayanan pada Bawaslu Kabupaten Badung. Dalam keputusan tersebut, terdapat lima jenis layanan yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu layanan permintaan data dan informasi, layanan penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, layanan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, layanan permohonan pinjam pakai gedung dan sarana prasarana, serta layanan penanganan pengaduan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menyampaikan bahwa penetapan standar pelayanan merupakan bentuk komitmen lembaga untuk menghadirkan pelayanan publik yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, standar tersebut harus menjadi pedoman nyata bagi seluruh jajaran dalam melayani masyarakat. “Bawaslu Badung berkomitmen untuk menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Bagi kami, pelayanan publik bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan. Inovasi yang dilakukan KPU Badung melalui KERIS juga menjadi inspirasi bagi kami untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan ke depannya,” ungkap Semara Cipta.

Melalui keikutsertaan dalam seminar ini, Bawaslu Kabupaten Badung memperoleh ruang untuk memperkaya wawasan sekaligus bertukar perspektif mengenai penguatan pelayanan informasi publik. Sinergi dan pertukaran praktik baik antarlembaga penyelenggara Pemilu diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pelayanan yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.