Bawaslu Badung Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama HMI dan KAHMI

Badung, Bawaslu Badung – Penguatan konsolidasi demokrasi dan pengawasan partisipatif terus dilakukan melalui keterlibatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Basic Training Latihan Kader 1 (LK1) HMI Cabang Denpasar yang berlangsung di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Seminyak, Badung, Jumat (25/9/2026), yang dihadiri oleh Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara.

Kehadiran dalam kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan menyamakan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan proses kepemiluan. Konsolidasi turut melibatkan Koordinator Presidium KAHMI Bali 2026–2031, Achmad Baidhowi, Presidium KAHMI Bali, Moh. Ruslan, serta Ketua HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal Syamsudin.

Rachmat Tamara menyampaikan bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok pemuda. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai mitra pengawasan partisipatif karena perannya yang kuat dalam kehidupan sosial maupun ruang digital. “Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan berintegritas,” ujar Rachmat.

Dalam konsolidasi tersebut, turut dibahas pentingnya peningkatan literasi politik, kepemiluan, dan digital di kalangan pemuda dan masyarakat. Penguatan literasi diperlukan agar masyarakat mampu menyikapi informasi secara kritis serta membedakan informasi yang benar dengan hoaks dan disinformasi. HMI dan KAHMI juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam penguatan kesadaran demokrasi melalui pendidikan dan ruang-ruang diskusi di lingkungan mahasiswa maupun masyarakat.

Koordinator Presidium KAHMI Bali 2026–2031, Achmad Baidhowi, menyampaikan bahwa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam memperkuat kehidupan demokrasi. “Konsolidasi seperti ini penting untuk membangun kesamaan pemahaman bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Generasi muda perlu mengambil peran secara kritis, independen, dan bertanggung jawab dalam menjaga proses demokrasi,” ungkapnya.

Melalui konsolidasi tersebut, komunikasi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan diharapkan dapat terus dibangun secara berkelanjutan sebagai bagian dari jejaring pengawasan partisipatif. Pemuda didorong untuk berperan sebagai agen perubahan dan penjaga demokrasi yang kritis, berintegritas, serta menghormati perbedaan pilihan politik, sehingga partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap proses demokrasi dapat terus diperkuat.