Bawaslu Badung Dorong Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Guru di SMKN 2 Kuta Selatan

Badung, Bawaslu Badung- Bawaslu Kabupaten Badung terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama satuan pendidikan. Kegiatan kali ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kuta Selatan (Dwisaka) bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Made Diah Ayu Lestari, S.Pd., dan Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, Rabu (19/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Tamara menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. “Pengawasan partisipatif ini penting untuk membangun kesadaran bersama. Masyarakat, termasuk lingkungan sekolah, dapat mengambil peran dalam mengawal proses demokrasi dan turut mencegah terjadinya pelanggaran,” ujar Rachmat.

Selain penguatan pengawasan partisipatif, konsolidasi juga membahas upaya pencegahan dan mitigasi terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru yang berstatus ASN.

Rachmat menyampaikan bahwa netralitas ASN perlu dijaga untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis. “Guru yang berstatus ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas. Lingkungan pendidikan harus tetap menjadi ruang yang profesional dan memberikan contoh kepada peserta didik tentang bagaimana berdemokrasi secara sehat dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Sementara itu, Made Diah Ayu Lestari menyambut baik pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Badung berharap sinergi dengan satuan pendidikan dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengawasan partisipatif sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencegah potensi kerawanan dan menjaga demokrasi tetap berjalan secara berintegritas.