Bawaslu Badung dan SMAN 3 Kuta Selatan Bongkar Potensi Kerawanan Pemilu Sejak Dini

Badung, Bawaslu Badung — Upaya memperkuat demokrasi yang sehat dan partisipatif terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Badung melalui kegiatan konsolidasi demokrasi bersama SMAN 3 Kuta Selatan. Kegiatan yang berlangsung di ruang Kepala Sekolah SMAN 3 Kuta Selatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta bersama Kepala SMAN 3 Kuta Selatan, I Wayan Agustiana, S.Pd., M.Pd..

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk membahas berbagai potensi kerawanan yang dapat muncul dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Mulai dari praktik politik uang, penyebaran disinformasi atau hoaks, politisasi isu SARA, hingga pentingnya menjaga netralitas ASN menjadi fokus pembahasan dalam konsolidasi tersebut. Selain itu, turut dibahas evaluasi tata kelola pemilu sebelumnya sebagai bahan refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas demokrasi ke depan.

Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta menegaskan bahwa lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini, terutama di tengah derasnya arus informasi digital yang mudah memengaruhi generasi muda.

“Sekolah menjadi tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai demokrasi dan pengawasan partisipatif. Kami ingin generasi muda mampu memahami bahaya politik uang, lebih bijak menyaring informasi, serta ikut menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan,” ujar Semara Cipta.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Kuta Selatan, I Wayan Agustiana, S.Pd., M.Pd. menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Bawaslu Badung yang aktif membangun komunikasi dan edukasi demokrasi di lingkungan sekolah.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat relevan dengan pembentukan karakter peserta didik. Literasi demokrasi penting diberikan sejak sekarang agar siswa memiliki pemahaman yang benar tentang pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Badung berharap kolaborasi bersama lembaga pendidikan dapat terus diperkuat guna menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih inklusif, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan di masa mendatang.