Saat Kampus Bersinergi, Demokrasi Tak Lagi Sekadar Teori

Denpasar, Bawaslu Badung – Upaya memperkuat demokrasi tidak hanya dilakukan menjelang pemilu. Di tengah tantangan rendahnya minat generasi muda terhadap isu politik dan demokrasi, Bawaslu Badung mengambil langkah strategis dengan menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa untuk membangun kolaborasi jangka panjang dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif, Rabu (5/8).

Audiensi yang berlangsung hangat dan penuh gagasan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, bersama Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara, didampingi jajaran staf teknis. Kedatangan Bawaslu Badung disambut oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP Universitas Warmadewa, Dra. Lilik Antarini, M.Erg, bersama para akademisi dan pengelola laboratorium kampus.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga sepakat bahwa kampus memiliki peran penting sebagai ruang lahirnya generasi kritis yang mampu menjaga kualitas demokrasi. Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pendidikan demokrasi yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa serta mampu menjawab tantangan zaman. Pandangan ini sejalan dengan berbagai upaya Bawaslu di tingkat nasional yang terus mendorong penguatan literasi demokrasi melalui kemitraan dengan kampus dan organisasi kepemudaan.

Semara Cipta, menegaskan bahwa generasi muda tidak cukup hanya menjadi pemilih, tetapi juga harus menjadi penggerak demokrasi yang aktif dan kritis. "Kampus merupakan tempat lahirnya gagasan-gagasan besar. Karena itu kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi secara teori, tetapi juga terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif, penelitian, dan pendidikan politik yang konstruktif," ujarnya.

Sementara itu, Rachmat Tamara menilai mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung yang memiliki karakteristik wilayah pariwisata dengan dinamika sosial yang unik.
"Kami melihat kampus sebagai ruang yang sangat potensial untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi dan pengawasan partisipatif. Mahasiswa memiliki kapasitas intelektual, idealisme, serta kemampuan untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memahami proses demokrasi, tetapi juga memiliki keberanian untuk terlibat aktif dalam mengawal dan menjaga kualitas pemilu," ujarnya.

FISIP Universitas Warmadewa menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Wakil Dekan FISIP Universitas Warmadewa, Dra. Lilik Antarini, M.Erg., menjelaskan bahwa kolaborasi ini dapat menjadi wadah implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi.
"Kami sangat mengapresiasi upaya Bawaslu Badung dalam membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kerja sama ini sangat relevan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami percaya bahwa isu demokrasi dan kepemiluan merupakan ruang belajar yang sangat penting bagi mahasiswa dan "Demokrasi tidak bisa dibangun oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat" ujarnya.

Diskusi semakin menarik ketika para akademisi mengangkat fenomena rendahnya minat mahasiswa terhadap seminar, diskusi publik, maupun kegiatan yang membahas demokrasi dan kepemiluan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bersama yang harus dijawab dengan pendekatan yang lebih kreatif, adaptif, dan sesuai dengan karakter generasi muda saat ini.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pelaksanaan program TERAS Demokrasi, diskusi publik, bedah buku, penelitian kolaboratif, hingga pelibatan mahasiswa sebagai mitra sosialisasi pendidikan politik. Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan buku "Ekonomi Hijau dalam Pemilu Indonesia: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan", karya sejumlah akademisi FISIP Universitas Warmadewa yang berpotensi menjadi bahan diskusi bersama dalam penguatan literasi demokrasi.

Tidak hanya fokus pada pendidikan, kedua pihak juga membuka peluang kolaborasi penelitian mengenai berbagai persoalan kepemiluan di daerah. Salah satu isu yang menarik perhatian akademisi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di kawasan pariwisata terhadap pendidikan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Badung.

Audiensi yang dilakukan Bawaslu Badung menghasilkan kesepahaman untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung hukum pelaksanaan program-program kolaboratif ke depan. Melalui sinergi antara dunia akademik dan lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Badung berharap kampus tidak hanya menjadi tempat belajar demokrasi, tetapi juga menjadi laboratorium gagasan dan partisipasi yang mampu melahirkan generasi muda yang peduli, kritis, dan berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.