Menuju Transparansi Politik, Siputra Badung Mulai Dibentuk

Badung, Bawaslu Badung - Sebagai tindak lanjut audiensi Bawaslu Badung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung terkait transparansi politik maka Kesbangpol Badung menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Badung, Jumat (30/1). FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Poltik Dalam Negeri Kesbangpol Badung, KPU Kabupaten Badung, dan Ketua dan Anggota Bawaslu Badung beserta Kepala Sekretariat Bawaslu Badung.

Kegiatan ini membahas pengembangan sistem informasi politik terintegrasi sebagai upaya memperkuat transparansi dan tata kelola data politik di Kabupaten Badung. Dalam forum tersebut, Kabid. Politik Dalam Negeri dari Kesbangpol Badung, I Ketut Rimbawan.,S.STP., memaparkan draft sistem informasi politik bernama Siputra Kabupaten Badung (Sistem Informasi Politik Untuk Transparansi Demokrasi Kabupaten Badung), dimana dalam sistem  tersebut terintegrasi data antara Kesbangpol Badung dengan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Badung.
Rimbawan juga menjelaskan bahwa Siputra dirancang sebagai platform informasi politik yang akurat, terbuka, dan kolaboratif. “Siputra Badung kami rancang sebagai sistem informasi politik yang dapat menjadi rujukan bersama, baik bagi penyelenggara pemilu maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas politik di Kabuoaten Badung,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta menyambut baik langkah Kesbangpol Badung dalam menginisiasi sistem informasi politik yang terintegrasi antar-lembaga. “FGD ini merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi kemarin. Bawaslu Badung mendukung penuh pengembangan Siputra sebagai instrumen transparansi data politik yang dapat menunjang pengawasan dan penguatan demokrasi di Kabupaten Badung,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari Bawaslu dan KPU Badung, terutama terkait substansi data, integrasi antar-lembaga, serta keberlanjutan pengelolaan sistem informasi. Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan sinergi lintas lembaga dalam mendukung kualitas Demokrasi di Kabupaten Badung.