Bawaslu Bali Kumpulkan Seluruh Bawaslu Kab/Kota Jelang Pleno PDPB Triwulan III

Bali, Bawaslu Badung– Dalam rangka persiapan Rapat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi PDPB, Selasa (30/9).  Rapat yang digelar secara daring ini dihadiri oleh Koordinator Divisi (Kordiv) P2H beserta staf pencegahan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.

Kordiv Pencegahan Bawaslu Bali, Ketut Ariyani dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap akurasi data pemilih yang akan disampaikan dalam rapat rekapirulasi bersama KPU Provinsi Bali. Ia meminta kepada para Kordiv Kabupaten/Kota untuk menyampaikan secara jelas setiap temuan yang didapat selama proses uji petik, termasuk saran perbaikan (sarper) dan imbauan, agar proses pengawasan dapat berjalan maksimal dan akuntabel.

"Bahan dari rapat hari ini akan kami bawa dalam Rapat Rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi bersama KPU. Mohon setiap Kordiv menyampaikan hasil pengawasannya selama triwulan III dengan lengkap," tegasnya.

Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara, dalam sesi diskusi menyampaikan beberapa poin utama yang disampaikan dari hasil uji petik yang telah dilakukan Bawaslu Badung.

"Dari hasil pengawasan PDPB Triwulan III, Bawaslu Badung sudah melaksanakan uji petik sebanyak 158 sampel pemilih baik dari kategori Pemilih MS/TMS dan pemilih baru sementara untuk beberapa ketidaksesuaian data akan kami sampaikan pada rapat rekapitulasi PDPB yang diselenggarakan oleh KPU Badung pada Kamis (2/10) di Kantor KPU Badung" pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Ariyani meminta agar dalam rapat pleno nanti, Bawaslu Badung mengingatkan kembali catatan-catatan penting tersebut kepada KPU Badung untuk dilakukan verifikasi ulang dan terkait persoalan TNI dan Polri yang masih terdaftar sebagai pemilih meski sudah jelas berstatus sebagai anggota TNI/Polri sesuai data pada KTP. Ia juga meminta Bawaslu kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan langkah-langkah pencegahan dapat diambil.

Selain itu Kordiv asal Buleleng ini menekanan kembali kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai pentingnya akurasi data dan kelengkapan dokumentasi dalam proses pengawasan, sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga kualitas daftar pemilih.