Bawaslu Badung Gandeng Politeknik Negeri Bali, Dorong Pengawasan Partisipatif dari Kalangan Gen Z

Badung, Bawaslu Badung - Komitmen serius Bawaslu Kabupaten Badung dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilu kembali diwujudkan. Kali ini, Bawaslu Badung mencanangkan kerja sama dengan Politeknik Negeri Bali melalui rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Harapannya, kolaborasi ini dapat mengajak kalangan akademisi untuk terlibat aktif dalam pengawasan, memberikan masukan serta pandangan kritis terhadap demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

Audiensi pembahasan rancangan MoU tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 September 2025, bertempat di kampus Politeknik Negeri Bali, Jimbaran. Rombongan Bawaslu Badung diterima oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan bersama pimpinan kepegawaian Politeknik Negeri Bali.

Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Wayan Semara Cipta, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif di luar momentum tahapan pemilu.“Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan tugas dan fungsi Bawaslu di luar tahapan pemilu, serta menjelaskan tujuan dari kedatangan kami. Melalui MoU ini, kami berharap ada sinergi dengan Politeknik Negeri Bali dalam membangun budaya pengawasan partisipatif yang lebih kuat dan kritis,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bali, I Gusti Ngurah Bagus Catur Bawa, S.T., M.Kom., menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu sangat relevan dengan karakter generasi muda yang dekat dengan teknologi.

“Kami sepakat bahwa pengawasan partisipatif sangat dibutuhkan generasi muda. Apalagi mahasiswa lebih akrab dengan teknologi, termasuk mungkin dalam penggunaan aplikasi kepengawasan yang dimiliki Bawaslu. Draft MoU ini akan kami kaji lebih lanjut untuk melihat ruang sinergi yang bisa dibangun,” ungkapnya.

Melalui langkah ini, Bawaslu Badung berharap dapat membangun ekosistem pengawasan yang lebih inklusif dengan dukungan akademisi, sehingga kualitas demokrasi di Kabupaten Badung semakin kuat.