Bahas Pentingnya Demokrasi dan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Badung dan SMAN 3 Mengwi Jajaki Kerjasama Program GEMPAR

Badung, Bawaslu Badung- Upaya memperkuat pemahaman demokrasi di kalangan generasi muda terus digencarkan oleh Bawaslu Kabupaten Badung. Salah satunya melalui dialog konsolidasi demokrasi bersama SMAN 3 Mengwi yang membahas pentingnya pengetahuan tentang demokrasi dan pengawasan Pemilu, sekaligus menjajaki kerjasama melalui program GEMPAR (Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif). Kegiatan ini berlangsung di SMAN 3 Mengwi, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara menekankan pentingnya memberikan pemahaman demokrasi kepada generasi pemilih pemula. Menurutnya, meskipun pendidikan formal belum secara spesifik mengajarkan teknis kepemiluan, para siswa akan dihadapkan pada hak pilih ketika memasuki usia 17 tahun.

“Pemilih pemula perlu dibekali wawasan tentang demokrasi dan pemilu sejak dini. Mereka akan menggunakan hak pilihnya saat genap berusia 17 tahun, sehingga penting bagi kami untuk hadir memberikan edukasi yang tidak selalu didapatkan di ruang kelas,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa melalui program GEMPAR, Bawaslu tidak hanya menyasar siswa sebagai pemilih pemula, tetapi juga melibatkan guru, khususnya dalam penguatan pemahaman terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kerjasama ini kami harapkan dapat melibatkan seluruh elemen sekolah, baik siswa maupun guru, sehingga pengawasan partisipatif dapat tumbuh secara kolektif di lingkungan pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMAN 3 Mengwi, I Nengah Mardana, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Kabupaten Badung dalam memberikan edukasi demokrasi kepada peserta didik. Ia menilai kegiatan tersebut sangat relevan dalam membentuk karakter siswa yang sadar akan nilai-nilai demokrasi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang penting bagi siswa. Ini menjadi bekal dalam membentuk karakter demokratis sejak dini, sehingga mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari konsolidasi demokrasi tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang rencananya akan dijadwalkan dalam waktu dekat. msi