Perkuat Tata Kelola Kelembagaan, Bawaslu Badung Terima Monev dari Bawaslu Bali

Badung, Bawaslu Badung – Komitmen memperkuat tata kelola kelembagaan terus ditunjukkan Bawaslu Kabupaten Badung melalui penerimaan kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi (monev) dari Bawaslu Provinsi Bali, Kamis (30/4/2026). Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Bawaslu Badung, kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, SDM, hingga Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan akuntabilitas lembaga.  

Dalam kegiatan tersebut, tim monitoring Bawaslu Provinsi Bali melakukan penelaahan terhadap pengelolaan keuangan perbendaharaan, arsip kepegawaian, progres inventaris BMN, hingga implementasi kebijakan jam kerja dan pola kerja WFH/WFO sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, serta jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung.  

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menyampaikan bahwa kegiatan monev menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola kelembagaan sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan administrasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan. “Kami memandang monitoring dan evaluasi ini sebagai bentuk pembinaan yang konstruktif untuk memperkuat tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, serta kesiapan kelembagaan Bawaslu Badung dalam menghadapi agenda pengawasan ke depan,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menegaskan bahwa tertib administrasi merupakan pondasi utama dalam membangun lembaga pengawas pemilu yang profesional dan akuntabel. Menurutnya, seluruh satuan kerja harus memastikan pengelolaan keuangan, arsip, dan SDM dilakukan secara disiplin serta sesuai ketentuan yang berlaku. “Administrasi yang tertib akan memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gusti Ketut Kartika, mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penataan dokumen administrasi, pengelolaan BMN, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban anggaran. Ia menilai kesiapan administrasi yang baik akan sangat membantu satuan kerja dalam menghadapi proses pemeriksaan dan evaluasi berkelanjutan. “Tata kelola yang baik dimulai dari administrasi yang rapi, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Badung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola kelembagaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang profesional, modern, dan terpercaya.