Perkuat Komunikasi Publik, Sinergi dengan Media dan Mitra Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat

Badung, Bawaslu Badung - Penguatan komunikasi publik menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Hal tersebut menjadi fokus dalam rapat kehumasan bertajuk "Optimalisasi Peran Komunikasi Publik" yang diselenggarakan di Sekretariat Bawaslu Badung, Senin (6/7). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai strategi komunikasi yang efektif, kolaboratif, dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rapat dihadiri oleh Anggota Bawaslu Bali, Ketua dan Anggota Bawaslu Badung, Perwakilan Diskominfo Badung, Kepala Bagian Prokompim Badung, Perwakilan PWI Bali, Ketua Mafindo Bali, serta jajaran Kesekretariatan Bawaslu Badung.

Membuka kegiatan Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma menegaskan bahwa kehumasan memegang peran strategis dalam menjaga citra lembaga sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Menurutnya, di masa non-tahapan pemilu pun, kehumasan harus tetap aktif menyampaikan informasi mengenai berbagai kegiatan, program, dan upaya penguatan demokrasi yang dilakukan Bawaslu. "Kehumasan bukan hanya bertugas mendokumentasikan kegiatan, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan Bawaslu. Melalui komunikasi publik yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan terus terbangun, termasuk pada masa non-tahapan pemilu," ujar Wiratma.

Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta dalam sambutannya mengajak staf kehumasan Bawaslu Badung untuk terus berinovasi dalam memperkenalkan Bawaslu kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung. Menurutnya, publikasi yang konsisten akan membuat masyarakat semakin memahami tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. "Saya berharap kehumasan Bawaslu Badung mampu terus mengenalkan Bawaslu kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Semakin banyak masyarakat mengetahui peran Bawaslu, maka semakin besar pula partisipasi mereka dalam mengawal demokrasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu  Badung, I Putu Hery Indrawan menjelaskan bahwa selama ini kehumasan telah membangun sinergi yang baik bersama insan pers. Salah satunya melalui grup WhatsApp yang menjadi media berbagi informasi dan publikasi seluruh kegiatan kelembagaan. "Kami berkomitmen menjaga hubungan yang baik dengan rekan-rekan wartawan. Setiap kegiatan Bawaslu Badung kami bagikan agar informasi yang diterima masyarakat cepat, akurat, dan berimbang," jelas Hery.

Hery juga memperkenalkan dua program unggulan, yakni GEMPAR dan PEDESTAL, sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pilkada. "Melalui GEMPAR dan PEDESTAL, kami ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Sementara Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara menjelaskan bahwa program GEMPAR merupakan salah satu inovasi yang bertujuan memberikan edukasi kepada pemilih pemula mengenai pentingnya demokrasi dan pengawasan partisipatif. "GEMPAR kami hadirkan sebagai ruang edukasi bagi pemilih pemula. Selain memberikan pemahaman tentang demokrasi, program ini juga menjadi sumber berita dan konten kreatif yang dapat dipublikasikan oleh kehumasan sehingga informasi Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat," ungkap Tamara. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan kehumasan saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Karena itu, dibutuhkan kreativitas, kecepatan, serta kemampuan menyajikan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat.

Perwakilan Mafindo Bali, Dimas Fadhilah menyampaikan bahwa Mafindo telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu RI dalam upaya memerangi hoaks. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas hingga tingkat Kabupaten/Kota. "Kami berharap ke depan dapat berkolaborasi dengan Bawaslu Badung dalam memperkuat literasi digital dan mencegah penyebaran hoaks, khususnya menjelang dan selama tahapan penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PWI Bali, I Ketut Joni Suwirya menekankan pentingnya etika jurnalistik dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. "Seorang jurnalis tidak boleh memiliki niat buruk dalam menulis berita. Setiap informasi harus melalui proses klarifikasi sehingga yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar merupakan informasi yang telah terkonfirmasi. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana agar berita mudah dipahami oleh pembaca," pesannya.

Melalui rapat kehumasan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, media massa, dan komunitas literasi digital dalam menghadirkan komunikasi publik yang terbuka, edukatif, dan terpercaya. Sinergi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kualitas demokrasi, tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di masa non-tahapan.