Lompat ke isi utama

Berita

Demokrasi Tak Menunggu Usia 17 Tahun, Bawaslu Badung Gandeng SMPN 1 Kuta Utara

PKS bersama SMPN 1 Kuta Utara

Badung, Bawalu Badung - Pendidikan demokrasi tidak harus menunggu seseorang memiliki hak pilih. Kesadaran untuk menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat dan memahami proses pengambilan keputusan bersama justru perlu dibangun sejak bangku sekolah. Semangat tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Badung dan SMPN 1 Kuta Utara, Selasa (27/10).

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta bersama Kepala SMPN 1 Kuta Utara I Wayan Dana, S.Pd., M.Pd., dan berlangsung di SMPN 1 Kuta Utara, Badung. Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi kelembagaan untuk membangun kolaborasi dalam penguatan edukasi demokrasi sejak dini di lingkungan pendidikan.

I Wayan Semara Cipta mengatakan, sekolah memiliki posisi penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sebelum generasi muda memasuki fase sebagai pemilih. “Demokrasi tidak dimulai ketika seseorang berusia 17 tahun dan datang ke TPS. Demokrasi dimulai dari kebiasaan menghargai pendapat, menerima perbedaan dan belajar mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” kata Semara.

Menurutnya, kerja sama dengan lembaga pendidikan merupakan bagian dari langkah Bawaslu Badung memperluas perspektif bahwa demokrasi bukan hanya berbicara mengenai pemilu, tetapi juga mengenai pembentukan karakter warga negara. Ia berharap komunikasi dan kerja sama tersebut dapat membuka ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara Bawaslu Badung dan SMPN 1 Kuta Utara.
“Kami ingin membangun kesadaran demokrasi dari lingkungan yang paling dekat dengan generasi muda, salah satunya sekolah. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai warga negara,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kuta Utara I Wayan Dana, S.Pd., M.Pd. menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, pendidikan demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter siswa. “Sekolah bukan hanya tempat untuk membangun kemampuan akademik, tetapi juga tempat membentuk karakter. Nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan, bermusyawarah dan bertanggung jawab sangat relevan untuk ditanamkan sejak dini,” ujar Dana.

Ia menilai kolaborasi dengan Bawaslu Badung dapat memberikan penguatan terhadap upaya sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang terbuka terhadap perbedaan sekaligus mendorong siswa memahami pentingnya kehidupan demokratis. Melalui PKS tersebut, Bawaslu Badung dan SMPN 1 Kuta Utara sepakat menjadikan pendidikan sebagai salah satu ruang strategis untuk membangun kesadaran demokrasi secara berkelanjutan.

AWN