PENGUATAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19

  • 20 Oktober 2020
  • 10:00 WITA
  • News
(Foto: HUMAS Bawaslu Badung. Dokumentasi selengkapnya dapat dilihat di akun media sosial resmi)

Rahajeng #sahabatbawaslu Badung. Bawaslu Kabupaten Badung mengadakan kegiatan  Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. Bimbingan teknis ini berlangsung dari 17-19 Oktober di Aston Hotel And Residences yang diikuti oleh Kordiv PHL, Kordiv HPP dan 1 staf pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Badung. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta ketepatan jajaran ditingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dalam hal mengawasi tahapan yang sedang berlangsung pada Pemilihan Kepala Daerah serentak khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

I Wayan Widyardana Putra, S.E. selaku Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali ikut hadir untuk memberikan arahan ke peserta Bimtek tentang isu-isu strategis, trend pelanggaran yang mungkin akan terjadi dan juga strategi pengawasan yang harus dilakukan seorang pengawas khususnya pada tahapan kampanye yang saat ini sedang berlansung bahkan mungkin ada banyak tren-tren baru pada tahapan kampanye yang akan dilakukan oleh paslon, seperti kegiatan persembahyangan yang memang tidak dilarang, tetapi kita harus tetap melakukan pencegahan karena sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh ada kegiatan kampanye di tempat ibadah.  “saya rasa bapak dan ibu sudah sangat mengerti bagaimana melaksanakan pengawasan di lapangan, dan saya ingatkan kepada bapak ibu bahwa regulasi belum dapat sepenuhnya menyentuh situasi – situasi yang terjadi di lapangan, memahami peraturan, bagaimana kita menerapkan peraturan tersebut dengan kondisi lapangan itu menjadi penting, dan bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan stakeholder terkait”sambungnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung  I Ketut. Alit Astasoma, S.H. memberikan arahan kepada jajaran agar selalu mengutamakan langkah pencegahan karena Pilkada di Indonesia masih diwarnai pelanggaran yang dapat memunculkan potensi kerawanan dan tantangan dalam proses demokrasi dan jika langkah pencegahan sudah dilakukan tapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan. Bawaslu juga membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat baik kelompok pemilih atau pemantau pemilu. "Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Made Pande Yuliartha, S.H. selaku Kordiv HPP Bawasu Kabupaten Badung menyampaikan Aspek Hukum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 diantaranya Pasal 57 PKPU No.13 Tahun 2020 yang mengatur metode kampanye yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, penayangan iklan dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye.

Pemangku Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung I Gusti Bagus Cahya Sasmita, S.T. atau yang biasa di sapa Bagus selaku Kordiv Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Kabupaten Badung menegaskan kepada jajaran khususnya divisi pengawasan untuk memperhatikan hal-hal yang harus diikuti oleh peserta kampanye saat melakukan kampanye diantaranya harus dilakukan diruangan tertutup, peserta maksimal 50 orang, pengaturan tempat duduk sesuai dengan protocol kesehatan (1 meter), wajib menggunakan APD minimal masker, adanya sanitasi cuci tangan dan handsanitizer serta wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada pemilihan serentak lanjutan. Dikesempatan yang sama Bagus memaparkan 16 Larangan Netralitas bagi ASN saat Masa Kampanye yang meliputi Dilarang, kampanye/sosialisasi media sosial (posting, comment, share, like, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada, foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti symbol gerakan tangan/gerakan yang mengidentifikasikan keberpihakan, menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik kecuali terkait tupoksi atau keilmuannya dan tanpa surat tugas dari atasan, mendekati partai politik dan masyarakat (bagi calon independent) tanpa cuti di luar tanggungan negara, mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon/calon peserta pilkada tanpa cuti di luar tanggungan negara, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai pasangan bakal calon/calon peserta pilkada, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye Dilarang, menjadi peserta memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain, mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai pegawai ASN tanpa cuti di luar tanggungan negara, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan fotocopy KTP, ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara, menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Badung ini juga menegaskan kepada semua jajran untuk tetap melakukan pengawasan melekat agar tercipta pemilihan yang demokratsi dan berintegritas.

Diakhir kegiatan peserta diberikan studi kasus guna mengukur seberapa dalam pemahaman peserta Bimtek terutama penuangan laporan pengawasan  pada form A, yang sesuai dengan substansi pengawasan yang dilakukan serta ditutup dengan sesi foto bersama.Salam Awas!

Komentar