Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Coklit Pilkada Badung 2020

  • 20 Agustus 2020
  • 09:10 WITA
  • News
(Foto: HUMAS Bawaslu Badung. Dokumentasi selengkapnya dapat dilihat di akun media sosial resmi)

Rahajeng #sahabatbawaslu sameton Badung. Rabu (19/8/2020) Bawaslu Kabupaten Badung menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Sub-tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. Penanganan pelanggaran adalah hilir dari hasil pencegahan dan pengawasan di hulu dari penyelenggaraan Sub-tahapan Coklit yang telah dilaksanakan pada 15 Juli s.d. 13 Agustus 2020.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali Kordiv (Koordinator Divisi) Penanganan Pelanggaran, I Wayan Wirka, S.H. hadir melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kerja dan kinerja penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Badung beserta jajaran Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Sebagai peserta rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA adalah Ketua/Anggota Panwaslucam Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga serta Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

Wirka menegaskan kembali kepada jajaran Panwaslu perihal mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Pria asal Tabanan ini menekankan bahwa temuan hasil pengawasan dengan dugaan pelanggaran administratif yang bersifat substantif agar segera dilakukan proses penindakan yang teregistrasi berupa Rekomendasi sepanjang syarat formil dan materiil alat bukti, barang bukti, dan saksi telah terpenuhi. Dalam penyelenggaraan Pemilihan (yang lebih dikenal dengan sebutan Pilkada), jangka waktu penanganan pelanggaran adalah 3+2 hari kalender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sedangkan dalam Pemilihan Umum yang menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penanganan pelanggaran diberikan waktu lebih panjang yaitu 7+7 hari kerja.

Perubahan besar dalam paradigma pengawasan yang didorong oleh Bawaslu Badung kepada jajaran Panwaslu, telah menetaskan enam Saran Perbaikan dan dua Rekomendasi melalui lima Panwaslucam dengan supervisi penuh dari Bawaslu Badung. Tidak serta merta, penindakan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslucam setelah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan imbauan lisan maupun tertulis. Seluruh temuan pelanggaran yang disampaikan dalam Saran Perbaikan dan kajian temuan pelanggaran yang diregistrasi dalam Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) terkait, serta telah pula dijawab secara resmi tertulis oleh PPK setempat. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut juga dalam pengawasan Panwaslucam dan/atau PKD setempat.

Apa saja dugaan pelanggaran administrasi yang telah ditangani Bawaslu Badung dan jajaran Panwaslucam dan PKD selama pelaksanaan sub-tahapan Coklit?

1. PPDP melimpahan tugas Coklit antar-PPDP,

2. PPDP melimpahan tugas Coklit kepada orang diluar PPDP yang sah (dikenal dengan sebutan joki),

3. PPDP melakukan Coklit di TPS yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Badung yang berlaku,

4. PPDP melakukan Coklit sebelum memperoleh Keputusan dan/atau Bimbingan Teknis,

5. Calon PPDP mengikuti pelantikan dan Bimbingan Teknis sebelum sah menjadi PPDP,

6. PPDP kurang lengkap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bertugas,

7. PPDP kurang lengkap atau tidak patuh dalam ketentuan dan prosedur pengisian dan/atau pemberian formulir model A.A.1-KWK (tanda bukti Coklit) dan/atau penempelan formulir model A.A.2-KWK (stiker Coklit) di rumah penduduk, dan

8. Kesalahan penulisan nama dan/atau jenis kelamin PPDP dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung.

Akibat dari pelanggaran di atas diantaranya adalah: hasil Coklit menjadi tidak sah sehingga harus dilakukan Coklit ulang dan/atau Bimtek ulang/susulan, atau perbaikan administrasi pada formulir model A.A.1-KWK dan A.A.2-KWK serta perbaikan administrasi pada Keputusan KPU Badung. Seluruh dugaan pelanggaran di atas bukan bersumber dari laporan masyarakat namun dari temuan Pengawas dari hasil pengawasan langsung di lapangan maupun hasil pencermatan administrasi. Matur suksma atas kerja dan kinerja luar biasa jajaran ad hoc Panwaslucam dan PKD se-Kabupaten Badung pada tahapan lanjutan Pilkada Badung kali ini. Selalu gemakan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu". Salam Awas!

Komentar