PETUNJUK TEKNIS PEMANTAU, PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

 MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan.
  2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
  3. Pedoman Teknis pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat yaitu kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
  4. Pedoman Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yaitu kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
  5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020
  6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Badung.

 

I. PEMANTAUAN

Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dan juga sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten Badung.

Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

A. Pemantau Pemilihan Asing

Adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

Persyaratan Pemantau Pemilihan Asing:

  1. Bersifat independen
  2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
  3. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU RI sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
  4. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  5. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  6. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  7. Wajib mendaftar pada KPU RI untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau;
  8. Wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;

B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Badung untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri:

  1. Bersifat independent;
  2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
  3. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Badung sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

C. Tata Cara Pendaftaran Pemantau

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

  1. Persyaratan: Profil Organisasi lembaga pemantau, Pembuktian: Struktur Organisasi
  2. Persyaratan: Nama dan jumlah anggota pemantau, Pembuktian: Rencana Pemantauan
  3. Persyaratan: Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, Pembuktian: Rencana Pemantauan
  4. Persyaratan: Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau, Pembuktian: Rencana Pemantauan
  5. Persyaratan: Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Badung, Pembuktian: Rencana Pemantauan
  6. Persyaratan: Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, Pembuktian: Pas foto berwarna ukuran 4 x 6
  7. Persyaratan: Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, Pembuktian: Surat Pernyataan
  8. Persyaratan: Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan, Pembuktian: Surat Pernyataan
  9. Surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing, Pembuktian: Surat Pernyataan

D. Pemberian Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:

  1. KPU Kabupaten Badung untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
  2. KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

KPU Kabupaten Badung menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung.

Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

E.    Mekanisme Penerbitan Sertifikat Akreditasi

  1. Untuk penerbitan Sertifikat Akreditasi Pemantau Luar Negeri dikeluarkan oleh KPU RI.
  2. Pemantau Dalam Negeri

a. KPU Kabupaten Badung menerima dokumen administrasi pemantau pemilihan;

b. KPU Kabupaten Badung melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pemantau pemilihan;

c. KPU Kabupaten Badung memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dari dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian;

d. KPU Kabupaten Badung memberikan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantauan yang telah memenuhi persyaratan;

e. KPU Kabupaten Badung menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung;

f. KPU Kabupaten Badung memberikan kartu tanda pengenal pemantau pemilihan yang memuat informasi sebagai berikut:

  1. Nama dan alamat lembaga pemantau pemilihan yang memberikan tugas;
  2. Nama anggota pemantau pemilihan;
  3. Pas foto;
  4. Wilayah kerja pemantauan;
  5. Nomor dan tanggal akreditasi;
  6. Masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan.
  7. Kartu tanda pengenal yang sah adalah berisi tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Badung dan stempel KPU Kabupaten Badung.

F. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.

Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI sedangkan Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 diberikan oleh KPU Kabupaten Badung.

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

  1. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  2. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  3. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  4. Wilayah kerja pemantauan;
  5. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  6. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
  7. Tanda tangan Ketua dan stempel KPU RI pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing yang diakreditasi oleh KPU RI
  8. Tanda tangan Ketua dan stempel KPU Kabupaten Badung pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Badung
  9. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing

G. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

  1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  5. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Badung;
  6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

  1. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan;
  3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU RI atau KPU Kabupaten Badung sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
  5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, Kabupaten Badung sesuai dengan wilayah pemantauan;
  9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Badung;
  14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Badung, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  15. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Badung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

  1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
  4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
  7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

H. Kode Etik Pemantau Pemilihan

1. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

a. Non-partisan dan netral;

b. Tanpa kekerasan;

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;

d. Sukarela;

e. Integritas;

f. Kejujuran;

g. Obyektif;

h. Kooperatif;

i. Transparan;

j. Kemandirian;

2. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan oleh pemberi Akreditasi.

3. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Badung wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Badung untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.

5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Badung melaporkan kepada KPU RI. Bilamana terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

6. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

8. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

 

II. PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  CEPAT

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodelogi tertentu

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.

A. Bentuk Survei atau Jajak Pendapat

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan bentuk kegiatan meliputi:

  1. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  2. Survei tentang Pasangan Calon.

B. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Badung dengan menyerahkan dokumen, berupa:

  1. Akte pendirian/badan hukum lembaga; susunan kepengurusan lembaga;
  2. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  3. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  4. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:

a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;

b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;

c. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;

d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

e. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

f. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

g. Menggunakan metode penelitian ilmiah;

h. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

i. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

C. Ketentuan Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

  1. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan
  2. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  3. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Badung tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  4. Laporan meliputi:

a. Informasi terkait status badan hukum;

b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

c. Susunan kepengurusan;

d. Sumber dana;

e. Alat yang digunakan;

f. Metodologi yang digunakan; dan

g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

D. Kode Etik Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Badung dengan menyertakan identitas pelapor

2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Badung dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

a. 2 (dua) orang akademisi;

b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan

c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Badung.

4. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

5. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Badung.

6. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Badung.

7. KPU Kabupaten Badung dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

8. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

9. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan

 

III. JADWAL PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilaksanakan mengikuti jadwal berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran:

  • Pemantau Pemilihan: 1 Nopember 2019 s/d 16 September 2020
  • Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan: 1 Nopember 2019 s/d 23 Agustus 2020

2. Pengambilan Formulir dan Penerimaan Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Badung

  • Pemantau Pemilihan: 1 Nopember 2019 s/d 16 September 2020
  • Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan: 1 Nopember 2019 s/d 23 Agustus 2020

3. Penelitian Administrasi

  • Pemantau Pemilihan: 2 Nopember 2019 s/d 18 September 2020
  • Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan: 2 Nopember 2019 s/d 25 Agustus 2020

4. Akreditasi

  • Pemantau Pemilihan: 10 Nopember 2019 s/d 20 September 2020
  • Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan: 10 Nopember 2019 s/d 30 Agustus 2020

5. Penetapan dan Pengumuman

  • Pemantau Pemilihan: 15 Nopember 2019 s/d 20 September 2020
  • Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2017: 15 Nopember 2019 s/d 30 Agustus 2020

6. Bimbingan

  • Teknis Pemantau Pemilihan: 7 Nopember 2019 s/d 20 September 2020
  • Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat: 7 Nopember 2019 s/d 30 Agustus 2020

7. Penyampaian laporan Hasil Pemantauan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat: 7 hari setelah penetapan calon terpilih

Komentar