SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

P E N G U M U M A N

Nomor: 0821/Bawaslu/SJ/KP.01.00/X/2019

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

 

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka pengisian jabatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

II.    JPT PRATAMA KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI TIPE B (ESELON II/B):

  1. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
  2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi;
  4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
  5. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
  7. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
  8. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali;
  9. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  10. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
  11. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
  12. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
  13. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
  14. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo;
  15. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
  16. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
  17. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

 

A.   PERSYARATAN UMUM

  1. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
  2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  3. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina golongan IV/a;
  4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  5. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  7. Sehat jasmani dan rohani;
  8. Mengajukan lamaran dan pendaftaran sesuai jabatan yang dipilih dan melengkapi dokumen persyaratan lamaran secara online melalui aplikasi yang ditentukan;
  9. Mampu mengoperasikan program Microsoft Office;
  10. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, atau telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Ahli Madya untuk pemangku Jabatan Fungsional Ahli Madya;
  11. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana; dan
  12. Mendapatkan rekomendasi/persetujuan untuk melamar dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

 

B.    PERSYARATAN KHUSUS

  1. Pengalaman bekerja pada lembaga penyelenggara Pemilu atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya berkaitan dengan kepemiluan atau jabatan yang dilamar, secara kumulatif paling kurang 3 (tiga) tahun;
  2. Menguasai pengetahuan manajemen pengawasan Pemilu;
  3. Menguasai pengetahuan manajemen penanganan pelanggaran Pemilu;
  4. Menguasai pengetahuan manajemen penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  5. Menguasai pengelolaan perencanaan program dan anggaran;
  6. Menguasai pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat; dan
  7. Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.

 

III.  METODE SELEKSI

Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan secara bertahap dimulai dari Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Teknis Bidang, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, Uji Penulisan Makalah dan Tes Wawancara. Untuk Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Bidang diberlakukan sistem gugur.

 

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamar melakukan pendaftaran secara online melalui situs https://sipeka.bawaslu.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:

A.   Pendaftaran dimulai tanggal 29 Oktober 2019 dan ditutup pada tanggal 13 November 2019 pukul 16.00 WIB;

B.    Mengunggah dokumen persyaratan lamaran yang terdiri atas:

  1. Surat lamaran yang dibubuhi meterai Rp.6000 (formulir dapat diunduh pada situs https://sipeka.bawaslu.go.id);
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  3. Ijazah yang dipersyaratkan;
  4. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  5. Surat keterangan memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian paling rendah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (formulir dapat diunduh pada situs https://sipeka.bawaslu.go.id);
  6. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur minimal bernilai Baik, tahun 2017 dan tahun 2018;
  7. Tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN;
  8. Tanda bukti penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2017 dan 2018;
  9. Surat rekomendasi/persetujuan untuk melamar dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Pasal 118 Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 (formulir dapat diunduh pada situs https://sipeka.bawaslu.go.id);
  10. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana diketahui oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian (formulir dapat diunduh pada situs https://sipeka.bawaslu.go.id);
  11. Sertifikat Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis yang sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
  12. Foto berwarna berlatar belakang warna merah dengan ukuran file maksimal 500 KB.

C.    Pelamar dapat melamar lebih dari 1 (satu) Jabatan yang lowong, dan dibatasi paling banyak 3 (tiga) Jabatan.

D.   Bagi pelamar yang lolos 3 (tiga) terbaik yang diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, wajib melakukan tes kesehatan dan kejiwaan secara mandiri dan menyerahkan Surat Keterangan kepada Panitia Seleksi, yang terdiri atas:

  1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Kejiwaan dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI yang masih berlaku pada saat diunggah di situs https://sipeka.bawaslu.go.id; dan
  2. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI dengan hasil laboratorium yang masih berlaku pada saat diunggah di situs https://sipeka.bawaslu.go.id.

 

V.   TAHAPAN SELEKSI

NO

URAIAN

TANGGAL

1

Pengumuman Pendaftaran

28 Oktober s.d. 13 November 2019

2

Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Persyaratan

29 Oktober s.d. 13 November 2019

3

Seleksi Administrasi

29 Oktober s.d. 13 November 2019

4

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

15 November 2019

5

Seleksi Kompetensi Teknis Bidang

18 s.d. 19 November 2019

6

Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Bidang

22 November 2019

7

Seleksi Kompetensi Manajerial

25 s.d. 27 November 2019

8

Penulisan Makalah

27 s.d. 29 November 2019

9

Wawancara Akhir

30 November s.d. 2 Desember 2019

10

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Terbuka

6 Desember 2019

11

Penetapan JPT Pratama oleh PPK

16 Desember 2019

12

Pelantikan

27 Desember 2019

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan melalui laman https://www.bawaslu.go.id dan https://sipeka.bawaslu.go.id

 

VI. KETENTUAN LAIN

  1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
  2. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  3. Dalam seluruh tahapan seleksi TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
  4. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman Bawaslu https://www.bawaslu.go.id dan https://sipeka.bawaslu.go.id
  5. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
  6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi; dan
  7. Keputusan Panitia Seleksi/Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

 

Jakarta, 25 Oktober 2019

Ketua Panitia Seleksi,

-ttd-

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.

 

  KLIK UNTUK DOWNLOAD PENGUMUMAN

Komentar